peraturan pemerintah tentang larangan merokok. Menurut Pasal 5 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah dinyatakan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual,. peraturan pemerintah tentang larangan merokok

81 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, serta pemanfaatan kembali sampah. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok, memproduksi, menjual, dan atau promosi rokokAbstract. Didalam regulasi atau kebijakan hukum positif Indonesia telah ada yang mengatur mengenai produk tembakau ini dalam uraian berikut, 1. JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, melalui PMK 193/2021, telah mengubah skema tarif cukai rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) menjadi lebih spesifik mulai 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif BerupaBerdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2012 pasal 29, iklan rokok boleh tayang pada pukul 21. Peraturan pemerintah tentang larangan merokok (PLKJ) - 10252376. Terapkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, Sidoarjo Diganjar Menkes Penghargaan Pastika Parama. tidak, advokasi tentang larangan merokok di ruang publik ini akan menjadi lebih efektif. Menurut data BPS jumlah anak-anak di Indonesiasekitar 82,6 juta. 000. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. kesehatan bagi perokok maupun bukan perokok. Sebab, kegiatan merokok sambil mengendarai motor tidak hanya. 12. Anonim: Memahami Lebih Dalam tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), diakses pada tanggal 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010, . Dari aspek formal prosedural, ini kali kesekian pemerintah dan DPR mengesahkan UU secara tergesa-gesa, tidak melewati partisipasi yang memadai, juga tidak melalui kajian. 2. Dalam pasal 115 ayat (2) dan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan; Mengingat : 1. 8. "Peraturan baru ini merupakan. Baca juga: Sanksi Pidana Merokok Saat Berkendara. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 177 anak) atau menurunkan 2. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. 561. Oleh kerana asap rokok itu juga sering membawa padah, diharapkan kita semua saling menghormati dan mematuhi 23 Kawasan. 4. Salah satu poin pentingnya adalah larangan merokok di tempat-tempat tertentu, yaitu tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, sarana belajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah. Aturan terkait kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. Kemudian Pemerintah membuat regulasi pemungutan dan penyetoran pajak rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Didalam regulasi atau kebijakan hukum positif Indonesia telah ada yang mengatur mengenai produk tembakau ini dalam uraian berikut, 1. NOMOR 17 TAHUN2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA, Menimbang bahwa dalam rangka. Dari ketujuh zona kawasan tanpa merokok tersebut salah satunya merupakan larangan merokok di tempat kerja sebagaimana tertulis dalam peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara. Baca: Presiden Diminta Sahkan Revisi PP 109/2012 untuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG LARANGAN MEROKOK KETENTUAN PIDANA Perokok yang melakukan tindakan merokok di kawasan dilarang merokok, sebagaima dimaksud Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200. Di antaranya dalam peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif. Peraturan ini diperluas menjadi pelarangan merokok di dalam ruangan yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum pada Agustus 1977. Y No. SALAH satu kebijakan pemerintah terhadap masalah rokok yaitu diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) no. Harus ada perubahan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memperbaiki pola koordinasi antar-kementerian," katanya seperti dikutip dari Antara. wajib dipasang tanda larangan merokok. suara; dan b. Namun, merokok tidak benar-benar dilarang di sepanjang jalan Orchard, namun sebenarnya para perokok dikumpulkan di 40 titik area merokok, yang masing-masing terpisah 100-200 meter. Larangan itu dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Di dalam peraturan ini tertera pula mengenai tanda peringatan merokok di area merokok dan larangan merokok di area-area tertentu, terutama ruang publik dan fasilitas umum. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasiNEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK. Pemerintah Kota Bandung telah mengesahkan Perda Nomor 04/2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sign inPerda Kawasan Tanpa Rokok. 5. Sehingga pada tahun ini, aturan mengenai KTR akan kembali digalakkan. 000,-. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa. Ilustrasi (FOTO ANTARA) Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membuat Peraturan Daerah tentang larangan merokok di tempat umum sesuai permintaan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. Bagi tempat kerja yang telah diwartakan sebagai tempat larangan merokok, pematuhan kepada Peraturan 11 dan Peraturan 12 ini adalah sangat mustahak, manakala bagi tempat kerja yang tidak diwartakan, pembangunan polisi dalaman untuk menjadikan tempat kerja mereka bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok adalah digalakkan . Pasal 3 Cukup jelas. JAKARTA, KOMPAS. TEMPO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Amanat Undang-undang kesehatan nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 (2) : Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya; 3. JAJARAN hukum Pemkab Gresik siap mengawal Peraturan Daerah (Perda) 4/2015 tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTbR). Uji Publik Perubahan Peraturan Pemerintah No. Rencana tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 23 Desember 2022. Tempat Kerja. Pasal 2 Cukup jelas. Dalam. Pencantuman gambar peringatan bahaya merokok merupakan tindak lanjut PP No 109 tahun 2012 dan implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. "Peraturan yang sudah ada ini harus dijalankan, seperti pembatasan iklan, atau paling minimal sekali tidak ada iklan rokok di sekitar tempat pendidikan," demikian Daniel. Melihat bagaimana aturan-aturan pemerintah terkait upaya menekan jumlah konsumsi rokok seperti undang-undang iklan yang sebenarnya tertinggal dari negara lain apabila ingin lebih serius untuk menekan jumlah perokok, di Indonesia adalah negara yang masih menerapkan aturan bahwa iklan rokok masih diperbolehkan untuk tayang, lain. Denda yang dikenakan kepada masyarakat yang merokok di KTR paling rendah Rp50 ribu setiap kali pelanggaran. 010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu,. 000. Rencana revisi PP tertera dalam lampiran Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. ”Kita sangat berkomitmen mendorong regulasi tentang rokok elektronik melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan,” tuturnya (Kompas. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang -Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950. Hanya ada mahasiswi yang mengutak-atik arti harus laki-laki saja," kata Dayat. Adapun tempat. Di Jakarta, peraturan mengenai larangan merokok di ruang publik tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188jMENKESjPBjIj2011. Hal ini diumumkan langsung Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin. Alasan Pemerintah Kota Surabaya melakukan revisi Perda KTR karena adanya Surat Kementerian Dalam Negeri. Makmur mengakui, di sejumlah daerah yang merupakan penghasil tembakau, penetapan KTR memang menjadi isu yang sensitif. Peraturan Pemerintah Nomor 50. 2. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. (2) Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). Larangan penjualan rokok batangan di Indonesia tak akan sebatas wacana. (T APS), mendorong amandemen Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok sesuai yang diatur dalam PeraturanAditif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan juga Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Perda tersebut adalah sebagai berikut. Lewat Keputusan Presiden Nomor 25/2022 tepatnya pada bagian 6, ada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat. Apa saja ketentuan dan sanksi yang berlaku bagi produsen, penjual, dan konsumen rokok di Indonesia? Temukan jawabannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DAGO Jalan Ir. Tidak hanya mencanangkan KTR, namun sekaligus smoking area. Sumber Daya Manusia sangat mendukung keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. ABSTRAK: Asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap bahaya asap rokok. Menanggapi hal ini, pemerintah telah memberikan ketegasan melalui peraturan pidana untuk dapat mempidanakan perokok yang melanggar larangan merokok, Peraturan pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok yang menyatakan: “Perokok yang. Kepala Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraini, mengatakan, revisi perda tersebut saat ini. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barangsiapa yang merokok di tempat umum, akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan Yang Mengatur Tentang Larangan Merokok Ditempat Umum | AtmaGo. Sejak tahun 31 Juli 2017 oleh Gubernur Lampung, menerbitkan Perda Nomor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. UU No. KTR ini diatur pada Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012, bagian kelima mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Tgl Surat. Sejarah peraturan pembatasan rokok. Hal itu pun menuai kritikan dari perokok yang. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. CO, Jakarta - Larangan penjualan rokok batangan dipastikan berlaku mulai tahun 2023. A. b. Jika guru akan merokok, diharuskan berada pada ruang yang khusus untuk merokok dan tidak terlihat oleh siswa. / Peraturan Gubernur. com randuagung - 67354 keputusan kepala puskesmas tunjung nomor : 445/ /427. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif BerupaSign in. Ilustrasi Foto: RES. memproduksi rokok dari jenis apapun 3. D. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; Mengingat: 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman . com. "Saya kira itu akan dikaji ya, tapi yang pasti kalau. Merujuk pada undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kita bisa menemukan terdapat 7 area / tempat dimana para perokok dilarang menikmati aktivitas kegemarannya. kemkes. 109 tahun 2012 tentang penanganan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun sejak ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2012. Peraturan . Pasal 115 ayat (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. 12 Jul,2017 dinkes. Diterapkannya larangan merokok di SMAN 1 Sigli dapat memberikan. Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau Selain tempat makan, seluruh kawasan lapangan terbang turut digazetkan sebagai kawasan larangan merokok mengikut Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF . Peraturan Bupati. Pada Bagian Kedua tentang Ruang Lingkup Pasal 2 disebutkan, ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini meliputi: penyelenggaraan KTR, larangan dan kewajiban, sanksi administratif, tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, peran serta masyarakat, penyidikan, dan ketentuan pidana. Namun, kebijakan ini dinilai tak mempan untuk mencapai tujuan tersebut. Pelanggar bisa didenda paling banyak Rp 50. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Pasal 21A PP Nomor 109 tahun 2012 dinyatakan bahwa “Dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. 5. TEMPO Interaktif, Sidoarjo - Setelah Kota Surabaya mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, rencananya tahun depan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga hendak membuat perda yang sama. Pasal 50, Ayat: 1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 16. (0334) 323 824 e-mail:puskesmastunjung@gmail. Artinya jika kita melihat data presentase tersebut kebijkan serta upaya yang ditawarkan pemerintah berjalan efektif. Ulasan Lengkap. Keempat, rokok elektrik harus segera diatur atau bahkan dilarang untuk dipasarkan di Indonesia. [2] Alinea 3, 4, dan 8 Penjelasan. 81/1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, yang kemudian diubah menjadi PP No. id, 20/7/2022). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Tujuan umum dalam PP ini adalah untuk mencegah penyakit. Baca juga: Pakai Ayat Al Quran, Ulama Malaysia Dukung Larangan Merokok Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (“Pergub 88/2010”), kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. menyampaikan substansi Perubahan Uji Publik Perubahan PP 109/2012, pada tanggal 27 Juli 2022 di Kementerian Koordinator. PD-KEMD, Ph. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol 6. menjual dan membeli rokok baik langsung ataupun tidak langsung 4. Kepala Yayasan Ruang Anak Dunia (Ruandu) Sumatera Barat Muharman menambahkan, revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 akan mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan aturan turunan terkait dengan larangan iklan dan promosi. Setidaknya pemerintah dapat memperketat regulasi ini agar lebih efektif guna menjaga masyarakat dari dampak asap rokok yang tentunya sangat berbahaya, kemudian fasilitas lainya yang diberikan seperti alat pemfilter asap rokok dimana ditempatkan di dalam ruangan. Tjandra. 000 di tempat-tempat yang dilarang. Aturan dan sanksi merokok saat berkendara. 82/2018: Inilah Aturan Penggunaan Pajak Rokok Untuk Mendukung BPJS Kesehatan 21 September 2018 Dilihat: 3873. Setiap orang dilarang merokok di KTR kecuali di tempat khusus untuk merokok. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Selain adanya penggerak anti rokok dari kalangan masyarakat, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan tegas terkait rokok, yang salah satunya adalah peraturan mengenai KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Perda No 75 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum sepertinya tidak mendapat respon dari masyarakat. Berikut merupakan penjelasan Dr Shawaludin Husin, Doktor. rokok kedalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma. TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota. Ilustrasi merokok sambil berkendara - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon telah membuat peraturan daerah atau Perda tentang Kawasan Tanpa rokok dan akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Telah mengatur perihal larangan merokok bagi pengendara. E. Ini terbukti dari banyaknya tulisan Dilarang Merokok di Kantor-kantor baik Pemerintah maupun swasta, tempat keramaian umum, seperti stasiun kereta api. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, kebiasaan merokok (Azkha, 2013). Semarang, Kominfo – Pemerintah akan mengeluarkan larangan penjualan rokok ketengan di tahun 2023. Dokter Sri Setiyani Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan, Perwali yang mengatur kawasan bebas rokok ini akan berlaku efektif. Isu itu pernah dibawa ke mahkamah oleh sekumpulan perokok tegar namun kes ditolak hakim kerana ia melanggar hak asasi golongan tidak. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Adapun bahasan lainnya yakni. PERGUB ini mengatur mengenai larangan bagi penyelenggara reklame menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sejak tahun 1999, melalui PP 19/2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, IndonesiaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana melarang penjualan rokok batangan atau eceran untuk menjaga kesehatan masyarakat. BAGI KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Kebijakan larangan penjualan 'batangan' tercantum dalam salinan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Beberapa regulasi tengah kami persiapkan tahun ini antara lain Peraturan Daerah (Perda) dan regulasi terkait UPTD, perda tentang perlindungan perempuan dan anak, perda kawasan tanpa rokok, perda penyelenggaraan pendidikan inklusi, perda pemberian ASI ekslusif, perda kesetaraan gender dan ketahan keluarga, dan perda. REPUBLIK INDONESIA.